Insentif Kendaraan Listrik 2026 Dorong Penggunaan Baterai Nikel

Insentif kendaraan listrik pada 2026 akan menggunakan skema baru yang berbeda dibanding sebelumnya. Pemerintah tidak lagi memberikan fasilitas serupa untuk seluruh electric vehicle (EV), melainkan menyesuaikan berdasarkan kriteria tertentu.

Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI, menjelaskan bahwa skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) tidak sepenuhnya diberikan secara penuh.

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen lalu ada 40 persen. Nanti disusun skemanya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

BYD Resmi Masuk Pasar Otomotif Indonesia, Bawakan Tiga Mobil Listrik Unggulannya

Ia menegaskan, insentif PPN DTP hanya berlaku buat kendaraan listrik berbasis baterai, sehingga mobil hybrid tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pendekatan baru dengan mempertimbangkan jenis material baterai yang digunakan. Kendaraan baterai berbasis nikel direncanakan akan memperoleh dukungan lebih besar dibandingkan teknologi non-nikel.

Advertisement

Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan nikel sebagai komoditas unggulan nasional, sekaligus memperkuat hilirisasi industri baterai dalam negeri.

“Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” kata Purbaya.

Langkah tersebut dinilai strategis, terutama di tengah tren global yang mulai mengarah pada diversifikasi bahan baku baterai, termasuk rencana pengurangan penggunaan nikel oleh sejumlah negara.

Baca Juga : Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Masih Gratis

Sebelumnya, pemerintah juga telah menyiapkan program insentif kendaraan listrik dengan target hingga 100.000 unit, mencakup mobil dan motor listrik. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat adopsi EV sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski angka pasti belum diumumkan, subsidi untuk sepeda motor listrik diperkirakan berada di kisaran Rp5 juta per unit. Stimulus ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dan menggerakkan pasar otomotif.

Advertisement

Di sisi lain, peralihan ke kendaraan berbasis listrik diyakini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sehingga membantu mengurangi beban subsidi energi pemerintah, terutama saat harga minyak global berfluktuasi.

Mobil Listrik Seres E1 Mulai Produksi di Dalam Negeri

Pemerintah juga melihat pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi. Selain berdampak pada sektor energi, kebijakan ini berpotensi memperkuat industri manufaktur nasional serta menjaga keberlangsungan tenaga kerja.

Implementasi program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada pertengahan tahun, dengan harapan dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat.