Polisi Tutup Jalan di Depan Gedung KPU saat Penetapan Presiden

Polisi tutup jalan di depan gedung KPU saat penetapan presiden yang dilakukan hari ini. Kendaraan yang hendak melintas akan diarahkan ke jalur alternatif untuk menghindari kepadatan.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran acara. Terlebih masih ada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Akibat penutupan ini maka TransJakarta mengalihkan rute 4C relasi Pemuda Merdeka-Bundaran Senayan. Sementara arah Bundaran Senayan tidak melayani di bus stop KPU dan Graha Mandiri.

“Silahkan warga yang akan melewati Jl. Imam Bonjol untuk mencari jalan alternatif,” ungkap Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kapolres Metro Jakarta Pusat dilansir Antara (24/04).

Advertisement

Tak hanya itu, sedikitnya akan ada 4.051 personel untuk mengamankan Penetapan Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih 2024.

“Dari jumlah itu akan dibagi menjadi 6 Sektor antara lain Sektor KPU RI, Bawaslu RI, Istana Negara, Kedutaan Besar Negara Asing, Bundaran HI dan DPR/MPR RI,” ungkap Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya.

Selain itu, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut juga mengimbau kepada masyarakat yang akan datang ke Kantor KPU untuk memberikan dukungan maupun menyampaikan pendapat di muka umum hari ini agar memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.

“Kami mengimbau siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang pernyataan pendapat hak setiap warga negara” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemenang Pilpres 2024 bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di Kantor KPU RI, Jakarta pada Rabu (24/04).

Advertisement

Penetapan ini setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilu. Dalam sidang terakhir, MK menolak seluruh permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Meski demikian, dari delapan hakim MK tiga diantaranya menyatakan perbedaan pendapat atau dissenting opinion. Mereka adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Menurut ketiga hakim tersebut menilai bahwa diperlukan pemilihan umum ulang di sejumlah daerah sesuai temuan dalam sidang. Pasalnya mereka melihat adanya pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif.

Advertisement