Menperin Dorong Agar Mobil Hybrid Bisa Bebas Ganjil Genap

Pemerintah membuka peluang pemberian fasilitas bebas ganjil genap bagi mobil hybrid, plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV). Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong insentif nonfiskal tersebut untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mempercepat pertumbuhan industri otomotif nasional.

Skema insentif yang tengah didorong tak hanya menyangkut aturan lalu lintas di kota-kota besar. Pemerintah turut mempertimbangkan kemudahan administrasi, parkir khusus, hingga fasilitas pengisian daya bagi kendaraan yang membutuhkannya.

“Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya,” ujar Sarmuji seusai bertemu pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Jakarta, Rabu (21/10).

Mitsubishi Xforce Hybrid meluncur

Saat ini, kendaraan listrik berbasis baterai penuh atau battery electric vehicle (BEV) telah menikmati sejumlah insentif, termasuk fasilitas terkait aturan ganjil genap. Sementara itu, tambahan insentif bagi mobil hybrid, PHEV, dan REEV masih dalam tahap perumusan.

“Kalau full battery selama ini sudah ada insentif yang memadai, baik berkaitan dengan administrasi maupun ganjil genap. Sementara yang plug-in hybrid dan REEV itu akan dirumuskan (penambahan) insentifnya,” ungkapnya.

Advertisement

Baca Juga:

Sarmuji menilai kendaraan hybrid dan REEV berpotensi membantu mengurangi konsumsi BBM, terutama bahan bakar bersubsidi. Penggunaan teknologi elektrifikasi pada kendaraan yang masih mengandalkan mesin pembakaran internal dinilai bisa menekan pemakaian BBM sekaligus emisi tanpa sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pengisian daya.

Penerapan bebas ganjil genap maupun fasilitas parkir khusus memerlukan koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mengomunikasikan usulan tersebut dengan para pemangku kepentingan agar kebijakan pendukung industri bisa dirumuskan.

Toyota Kijang Innova Zenix

Selain insentif nonfiskal, pemerintah turut mengkaji kemungkinan keringanan pajak bagi mobil hybrid, PHEV, dan REEV. Namun, Sarmuji menegaskan besaran insentif fiskal tidak harus sama dengan fasilitas yang diberikan kepada BEV.

“Keringanan pajaknya tidak harus sama. Yang penting ada insentif sehingga industri juga tumbuh. Karena manfaatnya juga sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara,” jelasnya.

Sarmuji menargetkan pembahasan tambahan insentif bisa dipercepat pada tahun ini. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan daya tarik kendaraan elektrifikasi sekaligus mendorong penghematan BBM dan memperkuat industri otomotif nasional.

Advertisement