Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta membuka evaluasi terhadap kebijakan ganjil genap di Jakarta. Langkah ini ambil karena aturan pembatasan kendaraan itu berjalan sekitar 10 tahun.
Pembahasan pun turut menyentuh pelaksanaan Car Free Day (CFD) yang selama ini menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lalu lintas serta ruang publik Ibu Kota. Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan Budi Awaluddin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day,” ujar Pramono beberapa waktu lalu.

Ganjil genap Jakarta
Ia menegaskan evaluasi diperlukan agar kebijakan transportasi tidak berhenti sebagai rutinitas tanpa hasil terukur bagi warga. Ia ingin keputusan akhir terkait ganjil genap maupun CFD memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat Jakarta.
“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” tegas Pramono.
Evaluasi ganjil genap sebelumnya mulai digodok Dishub DKI melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk menghimpun masukan masyarakat. Kajian lanjutan mencakup kondisi ekonomi, lingkungan, emisi, karakteristik kendaraan, hingga dampak penerapan aturan bagi pelaku usaha.
Sementara itu Budi Awaluddin mengatakan bahwa FGD belum menghasilkan keputusan perubahan aturan karena masih sebatas pengumpulan masukan. Menurutnya, pembahasan perlu dilanjutkan melalui kajian lebih mendalam sebelum Pemprov DKI menentukan arah kebijakan.
“FGD ganjil genap kemarin kan hanya meminta masukan masyarakat, seperti itu. Dan memang perlu ada kajian lebih,” ujar Budi.

Ganjil Genap Jakarta
Masukan pelaku usaha turut masuk dalam pembahasan evaluasi ganjil genap. Sejumlah pelaku usaha mengusulkan relaksasi penerapan aturan pembatasan kendaraan di Jakarta.
“Misalkan kalau dari apa namanya, para pelaku usaha minta direlaksasi kan, seperti itu,” kata Budi.
Di sisi lain, usulan memperluas CFD menjadi dua kali sepekan, yakni Sabtu dan Minggu, turut masuk agenda pembahasan Pemprov DKI. Usulan itu sebelumnya disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan masih memerlukan kajian sebelum diputuskan.
You must be logged in to post a comment Login