Umum

Penerapan Biodiesel B50 Siap Digelar 1 Juli 2026

Published

22 April 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bakal menerapkan mandatori biodiesel 50 (B50) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini akan diberlakukan secara serentak di seluruh sektor, khususnya transportasi.

Langkah ini dinilai penting karena berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, terutama diesel.

“Mulai 1 Juli, itu untuk semua sektor. Semua sektor pakai B50,” tegas Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM (21/04).

Ia mengungkapkan bahwa B50 masih menjalani uji jalan sejak 9 Desember 2025 pada sembilan unit kendaraan. Tahap ini dijadwalkan rampung pada Mei 2026 untuk sektor otomotif.

Setelah uji jalan selesai, Kementerian ESDM akan melakukan pemeriksaan kondisi mesin kendaraan. Proses tersebut diperkirakan rampung pada Juni 2026.

Baca Juga : Ini Tarif Pengisian Baterai Kendaraan Listrik di SPKLU

Sejauh ini, hasil uji B50 menunjukkan bahwa kualitas bahan bakar tersebut telah memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Bahkan, tidak ditemukan kendala berarti pada kendaraan meski diuji di medan berat.

Selain sektor otomotif, B50 juga diuji pada alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, kereta api, serta pembangkit listrik. Namun, metode pengujian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.

Jika seluruh tahapan rampung, distribusi B40 akan dihentikan dan digantikan sepenuhnya oleh B50.

“Mulai 1 Juli tidak ada lagi B40. Infrastruktur justru akan lebih sulit jika harus mencampur, sehingga solusinya adalah penerapan serentak di semua sektor,” ujar Eniya.

Keputusan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor dinilai tepat, terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Dari sisi ekonomi, program biodiesel juga berpotensi meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) serta menghemat devisa negara. Penghematan tersebut diproyeksikan mencapai Rp157,28 triliun pada 2026, meningkat dari Rp140 triliun sebelumnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia akan memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026. Langkah ini juga berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Dengan demikian maka potensi penghematan subsidi bisa mencapai Rp48 triliun. Airlangga pun menambahkan bahwa Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.