Ganjil Genap Jakarta di Gajah Mada-Hayam Wuruk Dikaji Ulang Imbas MRT

Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang penerapan ganjil genap di sejumlah ruas jalan terdampak pembangunan MRT Jakarta. Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk menjadi dua ruas yang masuk dalam pembahasan karena perubahan kondisi lalu lintas akibat proyek tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kajian dilakukan bersama DPRD DKI Jakarta untuk menentukan kelanjutan aturan pembatasan kendaraan. Hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan sebelum pemerintah memutuskan penerapan ganjil genap di ruas-ruas terkait.

“Karena memang beberapa ruas sekarang ini terdampak, misalnya seperti Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan sebagainya, sedang kita kaji untuk segera diputuskan,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta beberapa waktu lalu.

Ganjil genap Jakarta

Menurut Pramono, pembangunan MRT mengubah kondisi lalu lintas di sejumlah ruas jalan sehingga penerapan ganjil genap perlu ditinjau kembali. Pemerintah belum menetapkan keputusan mengenai perubahan aturan di lokasi terdampak.

Evaluasi kebijakan pembatasan kendaraan ini sebelumnya turut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin. Ia menyebut evaluasi dilakukan terhadap penerapan ganjil genap di Jakarta selama 10 tahun terakhir.

Advertisement

Baca Juga:

Penilaian tidak hanya berfokus pada dampak aturan terhadap kemacetan, tetapi turut mempertimbangkan pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pembatasan kendaraan dinilai membantu mengendalikan kepadatan lalu lintas, meski berpotensi memengaruhi kegiatan usaha.

“Di satu sisi, perekonomian menjadi kondisi yang terdampak terkait itu, ya, ada beberapa yang mati. Nah, ini juga akan kita lihat kembali nantinya,” tutur Budi.

Ganjil genap Jakarta

Dishub DKI Jakarta masih mengumpulkan bahan evaluasi sebelum menentukan langkah berikutnya. Hingga saat ini, belum ada perubahan rute maupun ketentuan ganjil genap yang berlaku di Ibu Kota.

“Belum ada perubahan. Kita masih hanya melihat saja dan mengevaluasi saja, melihat yang 10 tahun ganjil genap ini,” ungkap Budi.

Kajian tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap efektivitas pembatasan kendaraan setelah diterapkan selama satu dekade. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas di ruas terdampak pembangunan MRT sekaligus konsekuensi aturan bagi aktivitas ekonomi warga sebelum menetapkan kebijakan baru.

Advertisement